Lombok – Jurnal86.com | Persoalan DAK Provinsi yang memakai *SISTEM SWAKELOLA TIPE 1* yang menurut informasi diduga adanya *”PERMAINAN” * supaya di Kawal dan berjalan sesuai dengan regulasi yang ada. Kalau pun terjadi dan kita sebagai Rakyat temukan dugaan penyimpangan pada saat pengerjaan nantinya, maka Kita sebagai Rakyat NTB akan meminta dan bersurat khusus ke BPK untuk minta *AUDIT KHUSUS* bahkan kami akan masukan LAPORAN jika ada nanti pada saat pelaksanaan pekerjaannya ditemukan adanya penyimpangan;
Adanya dugaan Kasek yang tdak memenuhi kriteria dan persyaratan yaitu tdak memiliki NUKS dan sertifikat penggerak. Mohon Penjelasan dan kalaupun ternyata dilapangan bener adanya ditemukan terkait Kepala Sekolah yang tdak memenuhi persyaratan maka Gubernur NTB segera menindak persoalan tersebut,
Adanya Indikasi Dugaan Oknum Pejabat Dikbut melakukan praktek NEPOTISME yaitu mengangkat Kapsek yang bersaudara yaitu Adek kakak,
Hentikan mengambil dana dari sekolah sekolah yang bersumber dari *DANA BOS* untuk program *SABTU BUDAYA* yang di program kan oleh DIKBUD. Kalau program tidak dihentikan dan benar-benar membuat beban bagi sekolah maka kami pastikan akan melaporkan itu ke APH;
Pertegas bentuk Program *POJOK EKSPRESI*. mohon program ini dipertegas konsepnya supaya sekolah tdak kebingungan dan DIKBUD tdak asal minta sekolah mengeluarkan anggaran tanpa ada target dan barometer yang jelas untuk kemajuan sekolah dan siswa.
Diduga Adanya pembentukan tenaga pendamping yang tdak melalui proses rekrutmen terbuka yang di SKkan oleh Pihak DIKBUD PROVINSI NTB, Kami Mohon agar ditinjau kembali dan dilakukan proses rekrutmen secara terbuka
Adanya Pernyataan Gubernur NTB pada waktu itu di WAG FOKUS NTB yang menyatakan *Ribut2 Ujung2 Minta Jatah Preman*, agar segera diluruskan agar tidak membias kesana kemari;
Terkait Viral pembahasan secara Vulgar terkait hutang piutang di bahas di WAG FOKUS NTB, FOKUS LOTIM dan group WA lainnya agar di klarifikasi dengan kedua belah Pihak agar tidak kesana kemari pemberitaannya sehingga persoalan ini Clear Perdata dan tidak menjadi kosumsi Masyarakat NTB lagi.
Poin poin diatas semestinya segera ditanggapi dan Diskusikan agar semua CLEAR dan CLIEN sehingga tidak dibahas berlarut-larut. Serta Para Pemangku Kebijakan Bersama para tokoh aktivis, media dan tokoh pemuda lainnnya saling duduk bersama berdiskusi agar tidak Liar dan salah dikonsumsi oleh publik.
Muhrim Rajasa salah satu aktivis LOTIM yang juga ikut bersama aktivis lainnya di WA group RAKYAT BICARA, termasuk Gubernur LIRA NTB bung Sham, Ketua FRB, ketua SBMI, JUBIR PERPU LOTIM, dan aktivis lainnya,berharap kepada Bapak Gubernur untuk segera mengambil langkah, dan menyikapi persoalan persoalan yang sedang diributkan di berbagai MEDIA diskusi PUBLIK di NTB,
(Abi/Red)