Aceh Selatan,– jurnal86.com Pusat Kajian Analisis Transaksi (PuKAT) Aceh, menyatakan dukungannya terhadap pernyataan Pj Gubernur Aceh, Marzuki, terkait penggunaan dana desa yang tidak tepat sasaran melalui kegiatan – kegiatan Bimtek dan sejenisnya di luar provinsi Aceh.
Hal ini disampaikan peneliti PuKAT Aceh, Adi Irwan sembari menyoroti kegiatan bimtek perangkat desa ke luar Provinsi Aceh yang menurutnya minim manfaat untuk pembangunan desa.
” Kami melihat program ini terus berjalan dengan tidak mempertimbangkan tujuan awal dari hadirnya dana desa tersebut, dana besar di gelontorkan tanpa menghadirkan manfaat untuk pembangunan ekonomi dan desa di Aceh,” ucapnya kepada wartawan, Jumat (28/4/2023).
Tak hanya itu, Adi juga menilai kegiatan tersebut alfa dari kajian pemerintah kabupaten di Aceh dan terkesan dipaksakan, sebab pelaksanaannya tanpa didasari musyawarah dan pertimbangan aspek hukum lainya.
” Kami ingatkan DPMG untuk lebih hati-hati dalam melaksakan program, jangan sampai progam yang dilaksanakan tidak sama sekali selaras dengan tujuan pemberdayaan ekonomi dan kemandirian masyarakat,” ulasnya.
Adi juga berpesan, agar Inspektorat di Kabupaten/ Kota Aceh agar ikut andil dalam melaksanakan pengawasan setiap rencana kegiatan anggaran dana desa, sehingga tidak memunculkan stigma negatif dari masyarakat dan masalah di kemudian hari yang dapat mengakibatkan tidak maksimalnya pembangunan desa dan masyarakat.
” Inspektorat harus hadir dan benar-benar mengawasi kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat ini, pastikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pemerintah kabupaten tidak menimbulkan masalah hukum atau administrasi di kemudian hari,” pungkasnya.
Sofyan Jl86
