Jurnal86.Com Cirebon, – Kunjungan kerja (Kunker) komisi IV DPR RI H Ono Surono, ST bersama Dirjen Perikanan Tangkap (KKP) diwakili oleh Sesditjen DJPT Trian Yunanto, Bupati Drs.H. Imron, M.Ag dan Wabup Hj Wahyu Ciptaningsih, Wakapolresta Cirebon AKBP Teguh, Danlanal Letkol (L) Afif Yuhadi, Kadis Kelautan dan Perikanan Cirebon Dra Hj Ita Rohpitasari, M.Si, Plt Kepala Pelabuhan PPN Kejawanan Muklis, P.Si, Kepala UPTD Ciasem Sudarto, Camat Gebang Adang Kurnida, Ditpolairud Kompol Oka, Kapolsek Gebang H Tukijan, SH serta Kuwu Surip Desa Gebang Mekar, dalam rangka kegiatan acara bulan bakti di TPI Desa Gebang Mekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat, Minggu (5/9/2021).
“Bupati Cirebon H Imron, Saat wawancara dengan insan media CNN menurutnya dengan hadirnya dari komisi IV DPR RI, Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Pemkab Cirebon guna mencari solusi dengan para nelayan akar permasalahan serta mendapatkan masukkan-masukan dengan catatan akan didiskusikan karena perikanan di Jawa Barat akan dibuat Forum diskusi tingkat nelayan yang ini akan berfungsi bulan Oktober 2021 nanti anggarannya untuk tahun depan.
Stelah Bupati pantau dan analisa nelayan di gebang ini tidak ada satu kesatuan dan TPI pun tidak dipakai maka kesulitan, Pemerintah akan hadir kepada suatu kelompok ada satu sistem dan tidak bisa pada satu perorangan, Contoh seperti di bondet – indramayu TPI dipakai dan koperasinya di fungsikan jadi berapa sih hasil dari ikan yang diperoleh dari kita ada data “bondet – indramayu’ perhari sekian juta sekian ton maka pemasukan ada bergulirnya uang, maka harapan kedepan di TPI Gebang nelayan bersama-sama agar permasalahanya ada solusi, pemerintah bisa membuat regulasi kepada suatu sistem karena pemerintah tidak bisa hadir perorangan, anggaran, keinginan kembali lagi pada suatu sistem, sistem itulah yang akan hadir dengan administrasi misal koperasi akan ada uang yang digulirkan dengan bunga yang sangat murah 1 (satu) tahun 3 persen prakteknya perorangan tetapi dapatnya dari suatu kelompok (nelayan akan dijadikan kelompok-kelompok)”,ungkapnya.
Dirjen Perikanan Tangkap (KKP) diwakili oleh Sesditjen DJPT Trian Yunanto dalam pidatonya apresiasi kepada para nelayan, karena para nelayan adalah pahlawan penggerak ekonomi dan ketahanan pangan di tanah air, hidup nelayan 3x ,
Peluang optimalisasi sub sektor perikanan tangkap masih terbuka lebar di berbagai wilayah perikanan masih terdapat peluang kemanfaatan sumber daya ikan yang masih bisa dikembangkan demikian halnya di wilayah Pantura ini, walaupun memang dari sisi kajian komisi Nasional sumber daya ikan statusnya sudah over fising namun kita harus optimis dikelola tentunya dengan profesional maju dan lebih modern tentunya.
Tentunya kita bisa melihat dimasa sulit pandemi Covid-19 yang dimulai pada 2020 kemarin ekonomi perikanan terbukti sangat tangguh pertumbuhan PBB perikanan lebih tinggi dari pertumbuhan nasional serat PNBP perikanan terbukti mencatat rekor tertinggi pada tahun 2020 tercatat hampir Rp.600 M, sumber ikan sebagai asupan gizinya lebih tinggi baik level nasional maupun level dunia juga peluang baik di sektor ini dengan regulasi yang semakin sederhana pasca terbitnya Undang-undang Cipta Kerja beserta turunannya kita yakin sub sektor perikanan akan bisa kelola terus secara makin optimal berbagi peluang tersebut tentunya harus dimanfaatkan dengan menjaga sumber daya ikannya agar tidak terjadi over eksploitasi tadi sumber adaya ikan harus dikelola secara terukur istilah di KKP pengelolaan perikanan secara terukur,terukur angka produksinya yang menunjukan ketahanan pangan, yang terukur nilai produksinya yang menunjukan nilai ketahanan ekonomi dan terukur penangkapan batasannya yang menunjukan ekosistem serta terukur pendapatan dan kesejahteraan para nelayan yang menunjukan ketahan sosial ekonomi.Kebijakan pembangunan tentunya tidak akan tercapai dengan baik hanya dengan gerak kementrian kelautan perikanan (KKP) secara sendirian, bapak menteri kelautan dan peringatan selalu mengingatkan pentingnya sinergi, kolaborasi serta harmoni antara semua pemangku kepentingan berdiskusi, mendengar aspirasi masyarakat melihat kegiatan yang ada dilapangan agar menjadi bekal kami untuk memperkuat pembangunan, membantu bantuan logistik perbekalan laut dan memfasilitasi permodalan, permodalan ini tidak lepas dari peran H Ono Surono selalu mengawal dalam proses perencanaan dan penganggaran di komisi IV DPR RI agar Penganggaran di Dirjen Perikanan Tangkap betul-betul bermanfaat bagi stak holder yaitu nelayan.
“Komisi IV DPR RI H Ono Surono, ST, kami sangat mendorong dengan adanya bulan Bakti nelayan agar kegiatan aktifitas nelayan berpusat kembali di TPI Gebang Mekar dan kalau tidak salah menurutnya bahwa TPI dibangun oleh putra daerah asli pada tahun 2004 yaitu Prof H Rokhmin Dahuri ketika menjabat sebagai Menteri, alhamdulillah beliau masih tetap eksis di Kementrian Kelautan dan Perikanan RI, bercerita bahwa kami masih aktif kegiatan di perikanan punya kapal dan tambak artinya kondisi gebang yang syarat potensi dari dulu kita turun tapi sampe saat ini masih belom ada potensi, semata-mata bukan tanggung jawab dari pemerintah saja “pemerintah punya aturan” melainkan tanggung jawab kita bersama untuk membangun TPI yang lebih baik, kali muara ciberes rencana akan di keruk serta dibangun sandar labuh tanpa ada dukungan, kesadaran dari masyarakat dan, penataan masyarakat aspirasi apapun pada akhirnya kembali kepada masyarakat apakah sudah siap untuk memanfaatkan fasilitasnya, Pemerintah membangun untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Tadi disinggung oleh Bupati panjang pantainya 77 km, nelayannya 19.000.000 tetapi nelayannya yang melaut kadang olih kadang nendo (biaya perbekalan tidak tertutup) tetapi beda dengan nelayan Indramayu walau panjang pantai 47 km, nelayannya 49.000.000. bicara PAD gebang tidak mengahasilkan pendapatan asli daerah, tidak ada retribusi yang masuk kenapa karena tidak ada lelang coba bandingkan dengan para nelayan Indramayu PAD nya sekitar Rp.17 M dalam satu tahun, menangkap ikannya bukan sekedar di perairan Indramayu tetapi sudah sampe ke perairan Papua dan ada yang menjadi ABK di Cina Selatan dalam satu bulan pendapatan Rp 10 jt, kenapa masyarakat/nelayan gebang belom bisa maju karena semangat gotong royong tidak ada “, paparnya
“Wabup Hj Wahyu Ciptaningsih yang biasa akrab disapa Hj Ayu, memaparkan dengan hadirnya Komisi IV DPR RI, Pemerintah Pusat (KKP), Anggota DPRD Jawa Barat, Pemerintah Daerah dan Kadis Kelautan Perikanan Kabupaten Cirebon, semuanya hadir lengkap dalam acara ini, kehadirannya akan sangat membantu, membentuk dan menjadikan diskusi bersama dengan para nelayan karena situasi pandemi sekarang juga pada saat ini komunitas-komunitas nelayan sangat terdampak tangkapan ikannya, jika diketahui bersama pantai gebang sekitar 77 km sangat potensial sekali jika di butuhkan adanya kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah untuk mengakomodir para nelayan tentang permasalahan komunitas nelayan menjadi solusi bersama agar komunitas para nelayan bisa hidup sejahtera kedepan nelayan-nelayan kabupaten Cirebon lebih maju dan lebih sejahtera lagi”,tutupnya.
Dan dengan diadakan penyaluran bantuan secara simbolis kepada para nelayan sbb:
1. Waran (Sembako)
2. Carna (BRI)
3.Asmadi (BRI)
4.Caswadi (Mandiri)
5.Aman (BJB)
*Penyaluran kredit bidang perikanan tahun 2021 dari bank mandiri sebesar Rp. 1.545.000.000,- secara simbolis diberikan kepada nelayan an.Parlin sebesar Rp. 250.000.000,-
*Penyaluran kredit bidang perikanan tahun 2021 dari bank Jawa Barat (BJB) sebesar Rp. 258.000.000,- secara simbolis diberikan kepada nelayan an.Timur Suniti Rp 50 000.000,-
*Penyaluran kredit bidang perikanan tahun 2021 dari BRI sebesar Rp. 28.000.000 000,- secara simbolis diberikan kepada nelayan an.Wanta Rp 40 000.000,-(red/ruslan)
