Jakarta,Jurnal86.Com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan barang-barang mewah hasil dari pemeriksaan mentri KKP Edhy Prabowo.
Selain Edhy KPK juga menangkap 16 orang lainnya, yang ditangkap di Bandara Soekarno Hatta, Jakarta, Tangerang Selatan, Depok (Jawa Barat) dan Bekasi (Jawa Barat)
Selanjutnya KPK mengamankan pihak-pihak terkait ke Gedung Merah Putih KPK Jakarta untuk melakukan pemeriksaan.
Dalam jumpa pers KPK pada Rabu (25/11) malam sekitar pkl 23.35 WIB, disebutkan Menteri Edhy terjaring dalam operasi tangkap tangan sepulang dari kunjungan kerja ke AS. Pada saat lawatan di AS itulah diduga Edhy dan istrinya membelanjakan uang senilai Rp750 juta yang berasal dari dugaan pemberian hadiah dalam kasus ekspor benih lobster.
Dari hasil pemeriksaan tersebut KPK menemukan Sejumlah barang-barang Mewah diantaranya ATM BNI atas nama AF, Tas LV, Tas Hermes, baju Old Navy, Jam Rolex, Jam Jacob n Co, Tas Koper Tumi dan Tas Koper LV.
Selain itu KPK juga mendapat informasi adanya penggunaan rekening bank yang di duga sebagai penampung dana hadiah yang diterima yang digunakan untuk membeli barang mewah dari luar wilayah Indonesia untuk kepentingan penyelenggara negara.
Semntara itu dari 17 orang yang ditangkap KPK telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka.
Mereka di tangkap atas tindak pidana korupsi yang berupa penerimaan hadiah atau janji terkait dengan perizinan tambak.
Dua orang yang belum ditangkap dan diminta menyerahkan diri adalah APM (Ketua Tim Uji Tuntas Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster) dan AM (pengurus PT ACK).
Sementara lima orang tersangka lainnya, termasuk Edhy Prabowo, sepanjang jumpa pers diarahkan petugas KPK untuk berdiri menghadap tembok di belakang pimpinan KPK yang memberikan keterangan pers.
Selanjutnya pada awal bulan Oktober 2020, SJT selaku Direktur PT DPPP datang ke kantor KKP di lantai 16 dan bertemu dengan SAF. Dalam pertemuan tersebut, diketahui bahwa untuk melakukan ekspor benih lobster hanya dapat melalui forwarder PT ACK dengan biaya angkut Rp1.800/ekor,” jelas Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango.
Pada tanggal 5 November 2020, diduga terdapat transfer dari rekening pengurus PT ACK ke rekening salah satu bank atas nama AF (staf istri Menteri Edhy) sebesar Rp 3,4 miliar yang diperuntukkan bagi keperluan Menteri Edhy dan istrinya, serta ketua dan wakil ketua tim uji tuntas (SAF dan APM),” kata Wakil Ketua KPK Nawawi.
KKP sebagai salah satu stakeholder di negara ini, bicara korupsi adalah musuh utama kita. Acara Hakordia ini bukan hanya simbol tetapi harus jadi semangat kita dalam menjalankan tugas,” kata Edhy dalam pidatonya saat itu, di Gedung Mina Bahari III, Jakarta.
Dalam laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara yang terbitkan KPK tahun 2019, harta Edhy mencapai Rp7,4 miliar.
Harta itu antara lain berupa delapan tanah dan satu rumah seluas 104.719 meter persegi di kampung halamannya di Kabupaten Muara Enim, Sumatra Selatan.
Edhy juga mempunyai satu tanah dan satu rumah di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, seluas 4.775 meter persegi. Dia pun memiliki satu rumah di kota Bandung, Ungkap Penyidik KPK.
(Red)
