Lombok Timur,NTB | Jurnal 86.Com – Mencuatnya informasi terkait adanya pemotongan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa, di Desa kotaraja, disayangkan oleh pihak Dinas Pemerintahan Masyarakat dan Desa (DPMD) Lombok Timur.
“Kalau itu benar, ya kita sayangkan karena bukan untuk dipotong. Itu hak orang,” kata M. Hairi di konfirmasi media ini.
Dijelaskannya, aturan pembagian BLT itu, sejumlah Rp. 300 ribu perbulan, sementara ketika dibayar untuk tiga bulan, maka penerima manfaat akan menerima sebanyak Rp. 900 ribu.
“Kita belum tau alasanny, dan apakah sudah disepakati atau tidak,” imbuhnya.
Ditanya terkait adakah aturan yang membolehkan pemotongan tersebut, Hairi mengatakan, dari pusat memang tidak bolehkan, sekalipun dengan alasan pemerataan. “Alasan itu kan dari tataran bawah, kalau dari pusat tidak boleh itu,” bebernya.
Disampaikannya, BLT di Lotim memang menjadi bola liar, dikarenakan adanya BLT itu membuat masyarakat banyak yang merasa diri “miskin”.
“Karena begitu di data, ada masyarakat miskin jumlahnya 500, dan kita laporkan. Ketika di eksekusi banyak juga yang merasa “miskin” jadi pihak desa kewalahan,” katanya.
Sementara itu dirinya mengakau, bersama tim akan turun secepatnya ke Desa tersebut. “Kemarin sayabtau dan belum turun. Kita akan kroscek. Jika terbukti, kami akan hentikan jangan lagi ada hal sprti itu,” tandasnya.
Dugaan tersebut berawal dari pengakuan masyarakat yang heran, lantaran dana BLT yang seharusnya didapati sejumlah Rp 900 ribu, dipotong menjadi Rp 600 ribu. Lebih naasnya lagi, masyarakat tidak diinformasikan alasan pemotongannya.
(I.JR86)
