Lewati ke konten
Suka Makmue,- jurnal86.com Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nagan Raya sampaikan Pendapat Badan Anggaran (Banggar) dan Pandangan Umum Fraksi – Fraksi Dewan terhadap Rancangan Perubahan APBK Nagan Raya tahun Anggaran 2023, yang dihadiri Penjabat (Pj) Bupati Fitriany Farhas AP, S,Sos.,M.Si diwakili Sekretaris Daerah Ir.H.Ardimartha.
Penyampaian pendapat banggar dan pandangan umum fraksi ini disampaikan melalui rapat paripurna ke-II masa persidangan III tahun 2023, yang dipimpin Ketua DPRK Jonniadi SE didampingi Wakil Ketua I, Dedy Irmayanda SP.,MM dan Wakil Ketua II, Hj Puji Hartini ST.,MM serta dihadiri 16 dari 25 anggota dewan, berlangsung di ruang sidang utama gedung dewan setempat. Rabu (27/9/2023).
Pada kesempatan itu, Tim badan anggaran dewan saat menyampaikan pendapatnya melalui juru bicara, Sulaiman TA, mengatakan, rincian perubahan APBK Nagan Raya tahun anggaran 2023 yakni Pendapatan daerah sebelum perubahan Rp. 1.062.941.889.193,- setelah perubahan menjadi Rp. 1.142.066.271.486,- bertambah (berkurang) Rp. 79.124.382.293,-
Sementara belanja daerah, sebelum perubahan Rp. 1.118.941.889.193,- setelah perubahan menjadi Rp. 1.204.045.295.471,- bertambah (berkurang) Rp.85.103.406.278,-
Kemudian, Penerimaan pembiayaan sebelum perubahan Rp. 57.000.000.000,- dan setelah perubahan menjadi Rp.61.979.023.986,- sehingga bertambah (berkurang) Rp.4.979.023.986.-
Selanjutnya, Pengeluaran pembiayaan sebelum perubahan Rp. 1.000.000.000,- dan setelah perubahan Rp. 0,- (nol) sehingga bertambah (berkurang) Rp. 1.000.000.000,-
Seterusnya, jumlah pembiayaan netto sebelum perubahan Rp.56.000.000.000, dan setelah perubahan 61.979.023.986,. Jadi, total APBK sebelum perubahan Rp.1.119.941.889.193,- setelah perubahan Rp.1.204.045.295.471,- bertambah/berkurang Rp. 84.103.406.278,-
Sulaiman TA, mengatakan sebagaimana dimaklumi bersama bahwa perubahan APBK dimaksudkan adalah untuk merespon dan mengadaptasi perubahan asumsi yang diakibatkan oleh berbagai perkembangan yang terjadi dan menuntut adanya penyesuaian terhadap asumsi yang sebelumnya digunakan.
“Untuk itu, kami dari badan anggaran dewan mengharapkan agar setiap pos anggaran dan program yang telah disepakati dalam pembahasan bersama, haruslah merupakan kebutuhan mendesak atau program prioritas yang harus dipenuhi dalam rancangan Perubahan APBK Nagan Raya tahun anggaran 2023,” pintanya.
Sementara itu, penyampaian pendapat umum fraksi-fraksi dewan yang pertama Fraksi Aceh Raya Bersama (ARB) melalui juru bicaranya Said Alwi Arif SE, menyampaikan, bahwa salah satu indikasi rendahnya kualitas PNS di Kabupaten Nagan Raya adalah banyaknya pelanggaran disiplin yang dilakukan.
“Kepada saudari Pj. Bupati kami meminta untuk memberikan solusinya yaitu dengan adanya sanksi atau tindakan secara tegas agar PNS maupun honorer tidak berkeliaran di dalam jam dinas kerja,” pintanya.
Kemudian, dari Fraksi Golkar-Sira (FGS) melalui juru bicara, Sigit Winarno, menyampaikan, fraksi Golkar-Sira DPRK Nagan Raya menekankan kepada saudari Pj. Bupati agar perubahan APBK Nagan Raya tahun anggaran 2023 kiranya benar-benar dapat memberi manfaat secara langsung bagi masyarakat Kabupaten Nagan Raya, sehingga penyusunannya tidak terkesan asal-asalan, atau asal jadi, akan tetapi tujuan dan fungsinya benar-benar terarah, terukur dan dapat dipertanggung jawabkan.
Selain itu, Fraksi Golkar-Sira juga menekankan kepada Pj. Bupati Nagan Raya agar pelaksanaan kegiatan terutama pada Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan dapat berjalan lebih proporsional dan optimal, mengingat kedua dinas tersebut memiliki porsi anggaran lebih besar dari dinas-dinas yang lain.
“Penting untuk memastikan agar setiap kegiatan pada kedua dinas tersebut benar-benar berjalan dengan baik dan memiliki tujuan dan sasaran yang lebih jelas,” ujar Sigit.
Selanjutnya, penyampaian pandangan umum fraksi juga datang dari Fraksi Demokrat melalui juru bicaranya Ubit Yahya S.Hut, mereka menyampaikan
menyangkut dengan rancangan perubahan APBK Nagan Raya tahun anggaran 2023 pihaknya berharap kepada eksekutif hendaknya setiap program dan kegiatan yang masuk dalam APBK perubahan tahun anggaran 2023 ini, benar-benar direncanakan dengan baik dan sifatnya prioritas atau kebutuhannya sangat dibutuhkan dan sifatnya sangat mendesak.
“Kami meminta kepada Pj Bupati Nagan Raya agar dapat memberikan penambahan dana bagi Majelis Adat Aceh (MAA), dana yang diperuntukkan sekarang sangat minim,” tegas Ubit Yahya.
Apalagi menurut Ubit Yahya, Pemerintah Propinsi Aceh akan menggelar event Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) Ke-8 pada tahun ini, dengan penambahan dana untuk MAA, Ia berharap Kontingen Nagan Raya di ajang PKA nanti akan memperoleh hasil yang menggembirakan.
Turut hadir pada paripurna tersebut, unsur Forkopimda, Pengurus MPU, MAA, Staf Ahli Bupati, Para Asisten Sekda, Kepala SKPK Para Kabag Setdakab serta Camat Lingkup Pemkab Nagan Raya.
Sofyan Jl86
